bp4b2banjarnegara

Tentang WBK & WBBM

SELAMAT DATANG DI LINGKUNGAN KANTOR

WILAYAH BEBAS dari KORUPSI

LATAR BELAKANG

 Pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui penindakan dan pencegahan. Penindakan menghasilkan detterence effect tetapi berdampak kecil dan bersifat jangka pendek, sedangkan pencegahan menghasilkan dampak yang besar dan bersifat jangka panjang, tetapi kurang menghasilkan detterence effect. Sinergi kedua upaya tersebut akan menghasilkan detterence effect dan dampak yang besar/jangka panjang.

Keberhasilan upaya pencegahan korupsi selama ini kurang optimal. Salah satu di antaranya adalah Program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagai bagian dari Inpres Nomor 5 Tahun 2004 yang minim sekali implementasinya. Untuk mewujudkan WBK, perlu lebih dahulu dilakukan pembangunan Zona Integritas (ZI), yang didahului dengan pernyataan komitmen bersama untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui penandatanganan dokumen pakta integritas berdasarkan Peraturan MENPAN dan RB Nomor 49 Tahun 2011. Pembangunan Unit Kerja Zona Integritas (ZI) diharapkan dapat menjadi model pencegahan korupsi yang lebih efektif, karena pada Unit Kerja ZI inilah dilakukan berbagai upaya pencegahan korupsi secara konkrit dan terpadu. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan ada 30 jenis tindak pidana korupsi. Ke-30 jenis ti ndak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tujuh, yaitu: i) kerugian keuangan Negara; ii) suap menyuap; iii) penggelapan dalam jabatan; iv) pemerasan; v) perbuatan curang; vi) benturan kepentingan dalam pengadaan; dan vii) gratifikasi.

TUJUAN

Tujuan dari pembuatan buku saku ini adalah untuk mensosialisasikan proses pembangunan Zona Integritas yang terdiri dari Gratifikasi, Whistleblowing System, SPIP (Sistem Pengendali  Intern Pemerintah) dan Benturan Kepentingan dan Pengaduan Masyarakat.

 

PENGERTIAN UMUM

Zona Integritas (ZI)  adalah predikat yang diberikan kepada  instansi  pemerintah  yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk  mewujudkan  WBK/WBBM melalui  reformasi birokrasi,   khususnya dalam hal  pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;

Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju  WBK)  adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang  memenuhi sebagian besar  manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem  manajemen SDM,  penguatan pengawasan,  dan penguatan akuntabilitas kinerja;

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju  WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar  manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik;

Unit Kerja  adalah Unit/Satuan Kerja di  instansi pemerintah, serendah-rendahnya  eselon III  yang menyelenggarakan  fungsi pelayanan;

 

ZONA INTEGRITAS

Tim Zona Integritas mempunyai peran mengembangkan, memantau, mengevaluasi proses pembangungan ZI dan memverifikasi laporan gratifikasi, benturan kepentingan dan laporan pengaduan masyakarakat.

 

GRATIFIKASI

Pengertian Gratifikasi adalah segala bentuk pemberian yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik” (Penjelasan Pasal 12 B ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001).

Bilamana Gratifikasi dikatakan sebagai Tindak Pidana Korupsi? “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Suatu gratifikasi atau pemberian hadiah berubah menjadi suatu yang perbuatan pidana suap khususnya pada seorang Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri adalah pada saat Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri tersebut melakukan tindakan menerima suatu gratifikasi atau pemberian hadiah dari pihak manapun sepanjang pemberian tersebut diberikan berhubungan dengan jabatan ataupun pekerjaannya.

Oleh karena itu, berapapun nilai gratifikasi yang diterima seorang Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri, bila pemberian itu patut diduga berkaitan dengan jabatan/kewenangan yang dimiliki, maka sebaiknya Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri tersebut segera melaporkannya pada tim Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) untuk dianalisis lebih lanjut. Sanksi pidana yang ditetapkan pada tindak pidana ini cukup berat, yaitu pidana penjara minimum empat tahun, dan maksimum 20 tahun atau pidana penjara seumur hidup, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), maksimum Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah).

Contoh-contoh pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang sering terjadi adalah:

  1. Pemberian hadiah atau parsel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya
  2. Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut
  3. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma
  4. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang dari rekanan
  5. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat
  6. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan
  7. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja
  8. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu

Pengaduan gratifikasi dapat disampaikan melalui kotak saran dan pengaduan di kantor Balai Litbang P2B2 Banjarnegara.

Tim UPG dibentuk salah satunya berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

 

WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

Whistleblowing System (WBS) adalah sistem pelaporan pelanggaran yang memungkinkan setiap masyarakat/pegawai untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang kerahasiaan identitas Pelapor dijamin serta diberikan perlindungan oleh pimpinan Kementerian Kesehatan. Inspektorat Jenderal hanya dapat mengungkapkan identitas Pelapor Pelanggaran (whistleblower) untuk keperluan penyidikan dan persidangan.

Pelaporan mencakup informasi tentang adanya penyimpangan kasus, lokasi dan waktu kasus tersebut dilakukan, cara perbuatan tersebut dilakukan, dilengkapi dengan bukti permulaan (data, dokumen, gambar dan rekaman) yang mendukung/menjelaskan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi.

 

SISTEM PENGENDALI   INTERN  PEMERINTAH (SPIP)

Sistem Pengendali Intern Pemerintah atau yang disingkat dengan SPIP menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh  pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

SPIP merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan.

Salah satu contoh bentuk SPIP adalah dalam pengembangan aplikasi kepegawaian, keuangan ataupun pemberian pelayanan dengan cara memetakan dan membuat penilaian risiko serta menganalisa risiko.

 

BENTURAN KEPENTINGAN (CONFLICT of INTEREST)

Benturan Kepentingan adalah situasi dimana terdapat konflik kepentingan insan perusahaan/pejabat/pegawai/memanfaat-kan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik dengan sengaja maupun tidak sengaja) dalam perusahaan/unit kerja/lembaga untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan obyektif dan berpotensi merugikan perusahaan.

Pelaporan benturan kepentingan dapat dilakukan melalui Atasan Langsung untuk disampaikan kepada Tim UPG maupun Tim WBS. Contoh Benturan Kepentingan :

  1. Penggunaan fasilitas kantor diluar kepentingan dinas
  2. Penugasan diluar kepentingan dinas
  3. Mendahulukan kepentingan pribadi diatas kepentingan golongan
  4. Pengadaan Barang dan Jasa.

 

PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS)

Pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pelayanan publik, sehingga perlu mendapatkan tanggapan dengan cepat, tepat dan dapat dipertangungjawabkan. Menindaklanjuti Permenkes RI No. 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu di Lingkungan Kementerian Kesehatan dan dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju WBK di Balai Litbang P2B2 Banjarnegara.